• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Perludem Minta KPK Terus Bekerja Memberantas Korupsi

14 March
06:21 2018
0 Votes (0)

KBRN,Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi menolak permintaan pemerintah untuk menunda proses hukum terhadap kepala daerah.

"Pernyataan pemerintah tersebut justru tidak memperlihatkan sinergi yang positif dari proses pelaksanaan pilkada dengan proses penegakan hukum, khususnya penanganan tindak pidana korupsi oleh KPK," ujar Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)  Titi Anggraini  dalam siarannpers yang diterima rri.co.id, Rabu (14/3/2018)

Padahal, kata Titi, proses penegakan hukum adalah sesuatu yang harus terus dijalankan oleh KPK, tanpa perlu menunda, ditengah proses pelaksanaan pilkada. 

"Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi justru mesti segera dilakukan, agar pemilih tidak terjerambab kepada pilihan calon kepala daerah yang merupakan pelaku tindak pidana korupsi," tambhanya.

Sementara itu terkait dengan adanya potensi gangguan keamanan di daerah jika proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi  yang berstatus calon kepala daerah tetap dilakukan oleh KPK, hal ini merupakan persoalan yang tidak bisa dibenturkan. 

Menurutnya, proses penegakan hukum adalah sesuatu yang mesti terus dilaksanakan, sebagaimana proses pro justitia, dan untuk menyelematkan pemilih dari calon kepala daerah yang berprilaku koruptif. 

"Sedangkan potensi gangguan keamanan, aparat keamanan yang bertanggung jawab terkait dengan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, mesti mengatasi gangguan kemanan secara baik dan professional," tegasnya.

Titi mengaku, pihaknya mendorong Aparat penegak hukum, KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan, untuk terus melakukan proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana, terutama tindak pidana korupsi, sesuai dengan bukti, dan peraturan perundang-undangan yang ada.(NYP/ARN)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00