• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Politik

Survei LSI Denny JA: Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Presiden dan Lembaga Negara Menurun

13 November
19:50 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga Presiden dan beberapa lembaga negara, termasuk ulama cenderung menurun. Hal itu sebagaimana hasil survei yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA.

Peneliti dari LSI Denny JA, Adjie Alfaraby menjelaskan, berdasarkan hasil survei sebelumnya, yakni survei pra Pilpres pada Juli 2018 lalu, pihaknya mencatat bahwa publik yang mengaku percaya dengan kinerja Presiden dapat bekerja untuk kepentingan rakyat adalah sebesar 81,5 persen. Sementara sebesar 14,2 persen menyatakan tidak percaya. Namun kepercayaan terhadap presiden cenderung menurun pasca Pilpres pada September 2019 lalu. 

"Sebesar 75,2 persen menyatakan percaya, dan sebesar 18,8 persen menyatakan tidak percaya. Artinya terjadi penurunan sekitar 6,3  persen kepercayaan publik terhadap presiden pasca Pilpres 2019," jelasnya dalam konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (13/2/11/2019).

Selain ke Presiden, LSI Denny JA juga menemukan tingkat kepercayaan publik ke Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahkamah Konstitusi (MK), Polri, TNI, ulama dan pers juga mengalami penurunan. 

Untuk DPD, kata Adjie, sebagaimana survei pada Juli 2018 lalu, mereka yang percaya bahwa DPD bekerja untuk kepentingan rakyat sebesar 68,7 persen. Namun pada September 2019, pasca Pilpres, responden yang percaya DPD memperjuangkan kepentingan rakyat menurun menjadi 64,2 persen. Diakuinya bahwa responden yang tidak percaya DPD bekerja untuk kepentingan rakyat memang tidak meningkat, bahkan sebaliknya menurun. Sebab pada Juli 2018, mereka yang tidak percaya sebesar 19 persen, kini menurun turun 14,4 persen. 

"Namun demikian, mereka yang ragu atau gamang terhadap DPD justru meningkat. Dari hanya 12,3 persen yang gamang terhadap DPD pada Juli 2018, menjadi 21,4 persen pada September 2019," imbuhnya.

Menurut Adjie, kurang tereksposnya kerja dan kewenangan DPD yang terbatas menjadi salah satu alasan tingginya kegamangan publik tersebut.

LSI Denny JA juga melakukan survei terhadap DPR pada Juli 2018 lalu. Hasilnya, LSI Denny JA menemukan bahwa responden yang percaya DPR bekerja untuk kepentingan rakyat sebesar 65 persen. Sementara mereka yang tidak percaya sebesar 25,5 persen. Namun pada survei September 2019, tingkat kepercayaan terhadap DPR pun menurun. 

"Pasca pilpres, mereka yang percaya bahwa DPR akan bekerja untuk kepentingan rakyat sebesar 63,5 persen. Sementara mereka yang tidak percaya cenderung naik menjadi 28,4 persen," tandasnya.

Sementara itu, terhadap KPK, pada survei tahun 2018 lalu, LSI Denny JA menemukan 89 persen responden percaya komisi anti rasuah bekerja untuk kepentingan rakyat. Namun hasil survei September 2019 menunjukkan bahwa menjadi 85,7 persen. 

"Sementara mereka yang kurang percaya terhadap KPK cenderung naik dari 6,5 persen pra Pilpres menjadi 8,2 persen pasca Pilpres," tambahnya.

Lalu, lanjut Adjie, untuk MK, berdasarkan survei Juli 2018, mereka yang percaya bahwa MK bekerja untuk kepentingan rakyat sebesar 76,4 persen. Namun pasca Pilpres 2019, mereka yang percaya bahwa MK bekerja untuk kepentingan rakyat cenderung menurun menjadi 70,2 persen. 

"Sementara mereka yang tidak percaya bahwa MK bekerja untuk kepentingan rakyat cenderung naik dari 10 persen pra Pilpres, menjadi 17,4 persen pasca Pilpres 2019," ujarnya.

LSI Denny JA juga menemukan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri menurun. Dimana pada survei Juli 2018 lalu, sebanyak 87,8 persen publik percaya dengan Polri. Tapi angka itu menurun pada survei September 2019, pasca pilpres.

"Mereka yang percaya bahwa Polri bekerja untuk kepentingan rakyat menurun menjadi 72,1 persen. Sementara mereka yang tidak percaya Polri bekerja untuk kepentingan rakyat cenderung naik dari 7,8 persen menjadi 10,6 persen pasca Pilpres 2019," urainya.

Tak lupa, LSI Denny JA juga menemukan tingkat kepercayaan publik terhadap TNI menurun. Sebab pada survei Juli 2018 lalu, sebanyak 90,4 persen. Hal itu berbeda dengan September 2019 lalu. Yakni mereka yang percaya TNI bekerja untuk kepentingan rakyat menurun tipis menjadi 89 persen. 

"TNI menjadi satu-satunya lembaga negara yang trust publiknya hanya menurun tipis dibandingkan dengan lembaga lain pasca Pilpres 2019. Tugas-tugas TNI yang tidak bersentuhan langsung dengan keseharian masalah publik menjadi salah satu faktor penyebab," paparnya.

Selanjutnya survei untuk penyelenggara Pemilu, KPU. Yang mana pada Juli 2018 lalu, sebanyak 82,3 persen publik percaya bahwa KPU bekerja independen sesuai dengan undang-undang dan untuk kepentingan rakyat sebesar. Hasil itu menurun pada September 2019, yakni mereka yang percaya bahwa KPU bekerja independen dan untuk kepentingan rakyat cenderung menurun menjadi sebesar 78,1 persen, sementara mereka yang tidak percaya KPU bekerja untuk kepentingan rakyat cenderung naik meskipun kenaikannya kecil, yaitu sebesar 10,6 persen pada Juli 2018, menjadi 12,8 persen.

Giliran Bawaslu yang disurvei. Hasilnya, pada Juli 2018 lalu, publik yang percaya bahwa Bawaslu bekerja independen sesuai undang-undang dan untuk kepentingan rakyat sebesar 81,2 persen. Pasca Pilpres 2019, mereka yang percaya Bawaslu bekerja untuk kepentingan rakyat sebesar 80,2 persen. 

"Mereka yang tidak percaya Bawaslu bekerja independen dan untuk kepentingan rakyat juga cenderung meningkat. Pada Juli 2018, mereka yang tidak percaya kepada Bawaslu sebesar 9,9 persen. Pasca pilpres 2019, mereka yang tidak percaya naik menjadi 12,7 persen," bebernya.

Tak hanya lembaga negara, LSI Denny JA juga mensurvei tingkat kepercayaan publik terhadap imbauan tokoh agama. Hasilnya, pada Juli 2018 lalu sebesar 91,3 persen yang percaya dengan imbauan tokoh agama. 

"Namun pada September 2019, pasca Pilpres, mereka yang menyatakan percaya terhadap himbauan tokoh agama sedikit menurun menjadi 85,1 persen. Mereka yang menyatakan tidak percaya dengan himbauan ulama juga mengalami kenaikan yaitu sebesar 3,7 persen pra pilpres menjadi 8,6 persen pasca pilpres 2019. Selama Pilpres 2019, sebagian ulama terlibat dalam proses dukung mendukung calon presiden tertentu. Dukungan-dukungan tersebut tentunya mempengaruhi persepsi publik terhadap ulama," timpal Adjie.

LSI Denny JA juga mensurvei tingkat kepercayaan publik terhadap media massa. Hasilnya pun sama, lagi-lagi menurun. Sebab pada Juli 2018 lalu, sebanyak 77,5 persen responden menyatakan percaya dengan media massa. Namun pasca Pilpres 2019, mereka yang menyatakan percaya bahwa pers bekerja independen menurun menjadi 64,8 persen. Sementara mereka yang menyatakan tidak percaya bahwa pers bekerja independen untuk mengungkapkan kebenaran ke public cenderung meningkat. 

"Pra pilpres 2019, mereka yang menyatakan tidak percaya pers bekerja independen sebesar 12,4 persen. Pasca Pilpres 2019, mereka yang menyatakan tidak percaya pers bekerja independen naik menjadi 21,3 persen," lanjutnya.

Lebih lanjut kata Adjie, Pilpres 2019 juga meninggalkan residu menurunnya tingkat kepercayaan sesama warga negara. Dimana pada Juli 2019, mereka yang menyatakan percaya terhadap warga lain dalam kehidupan sosial mereka sebesar 83,4 persen. 

"Namun pasca Pilpres, mereka yang menyatakan percaya terhadap warga lain ketika berinteraksi antar sesama turun menjadi 78,6 persen," tandas Adjie.

LSI Denny JA menemukan bahwa turunnya trust publik terhadap aneka lembaga negara dan lembaga sosial disebabkan oleh empat faktor utama. Keempat faktor tersebut adalah antara lain;

Pertama, masifnya narasi negatif pada pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019. Pada kedua even pemilu tersebut, kampanye negatif yang menyerang kredibilitas aneka lembaga tersebut beredar di publik baik dalam bentuk pernyataan tokoh tertentu maupun bahan kampanye yang diedarkan.

Kedua, maraknya kasus korupsi. Banyaknya kasus penangkapan pejabat publik seperti kepala daerah, ketua umum partai politik, anggota DPR dan DPD, Menteri, hakim konstitusi, dan penegak hukum lainnya meningkatkan sentimen negative public terhadap lembaga-lembaga negara. Dan akhirnya menyebabkan turunnya kepercayaan public terhadap aneka Lembaga tersebut. Contohnya pada periode 2014-2019 tercatat lebih dari 60 kepala daerah yang ditahan KPK karena kasus korupsi.

Ketiga, politik media sosial yang ekstrem. Media sosial yang berkembang menjadi salah satu medium utama kampanye menjadi sumber informasi dan propaganda dalam pertarungan politik. Pada pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2019 banyak beredar konten-konten yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya (hoaks) yang menyerang individu maupun lembaga-lembaga negara.

Keempat, selama pilpres 2019 dan pilkada DKI Jakarta 2017, terjadi fenomena pembelahan politik di level grass root. Pembelahan ini juga diikuti dengan saling serang antar pendukung hingga ke isu agama yang sangat emosional

Perlu diketahui, survei-survei tersebut adalah survei dengan populasi pemilih nasional menggunakan 1200 responden di 34 propinsi, dengan metode wawancara langsung. Margin of error survei ini adalah +/- 2,9 persen. Selain survei, LSI Denny JA juga melengkapi survei ini dengan riset kualitatif dengan metode FGD, indepth interview, dan analisis media. Konferensi ini juga sekaligus dalam rangka menyambut "Kerja sama LSI Denny JA dan LAPI ITB. Yang mana keduanya membuat program mini MBA bidang pemerintahan dan opini publik.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00