• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Politik

Pengamat: Langkah Kemendagri Kaji Pilkada Langsung Patut Diapresiasi

14 November
18:54 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta: Pengamat Komunikasi Politik Ari Junaedi mengapresiasi langkah Kementerian Dalam Negeri yang akan melakukan kajian dan sekaligus riset akademik terkait perhelatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung.

"Perbaikan di sektor hulu Pilkada seperti selektifitas peserta Pilkada memang harus dibenahi. Calon yang maju harus bersih dari noda catatan korupsi dan kriminal," ujarnya kepada Radio Republik Indonesia, Kamis (14/11/2019).

Ari mencontohkan, Kasus bupati di daerah Jawa Tengah yang pernah dua kali menjadi kepala daerah padahal pernah tersandung kasus rasuah harusnya tidak terulang. 

Peran KPK, sambung dia, harus diintensifkan sejak awal. Celah-celah terjadinya money politik tidak boleh muncul.

Lebih jauh Ari menjelaskan, perbaikan di sisi hilir pelaksanaan Pilkada juga tidak enteng. 

"Pelaksanaan Pilkada memang harus mengarah ke arah e-voting dengan mengaplikasikan pemanfaatan teknologi untuk mencapai hasil pilkada yang jujur dan transparan. Agar gugatan hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi menjadi "arena" baru pilkada lanjutan," terangnya. 

Menurutnya,  yang diajukan ke MK adalah benar-benar yang menyangkut hasil Pilkada yang pelik dan mengundang silang sengketa. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah menghapus paradigma pemilih yang selalu menjadikan calon kepala daerah adalah ATM/Anjungan Tunai Mandiri "berjalan". 

"Masyarakat harus diberi literasi pilkada bersih terus menerus serta ancaman sanksi bagi pemilih yang terang-terangan minta duit ke calon," imbuhnya.

Dijelaskannya, masyarakat sudah memiliki pemahaman yang keliru sejak awal yakni menjadikan Pilkada sebagai arena organ tunggal dan pesta bagi-bagi duit karena "dibiasakan" dengan money politik.

Seperti diketahui, Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian mengatakan ingin mengkaji sistem Pilkada langsung. 

Alasannya, sistem itu memiliki sisi negatif meskipun bermanfaat bagi partisipasi demokrasi.

Bahkan, Tito mengungkapkan, Perlunya riset akademik untuk mengkaji dampak positif dan negatif Pilkada langsung. (Foto : Antara/ Puspa Perwitasari)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00