• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Buruh Minta Dilibatkan dalam Pembahasan RUU Omnibus Law CILAKA

15 January
13:26 2020
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Konferensi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menggelar aksi serentak di seluruh Indonesia, khususnya Jakarta yang bergerak terpusat di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2020). Aksi unjuk rasa yang mereka namankan Gerakan Melawan Lima Belas Januari (Gema Jari) KSBSI ini, terpicu dari serangkaian efek dari pengambilan langkah-langkah sepihak oleh Pemerintah dalam penyusunan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka), yang tidak melibatkan perwakilan buruh/pekerja, padahal isu yang di bahas salah satunya ketenagakerjaan.

"Jadi aksi ini adalah suara semua buruh, dan saya kira karena mayoritas buruh menolak Omnibus Law ini, tapi kami (KSBSI) tidak dalam rangka menolak, tapi bagaimana kami diikutsertakan saat pebahasan. Sehingga ketika kita ada di dalamnya, kami akan tahu mana yang baik dan mana yang tidak menguntungkan kami," kata Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban ditemui ditengah-tengah aksinya di depan Istana Negara, Rabu (15/1/2020)

Menurut Elly, hubungan dua pihak terkait pekerjaan harus merupakan PKWT & PKWTT, karena banyaknya investasi yang masuk, tapi akhirnya tidak menimbukan hubungan kerja. Apalagi, upah tidak diperkenankan dalam sistem perjam karena menghindari semakin kaburnya hubungan kerja yang bersifat formal, sehingga berpotensi menghambat keberlangsungan Program Jaminan Sosial dan Sistem Jaminan Sosial.

"Seharusnya, RUU CILAKA (cipta lapangan kerja) Omnibus Law itu dapat memastikan terciptanya lapangan pekerjaan yang layak, dan seyogyanya dapat merapihkan perundang-undangan yang tumpang tindih. Bukannya malah menimbulkan masalah baru," ucapnya.

Oleh karena itu,  KSBSI menyatakan menolak klaster Ketenagakerjaan dalam RUU CILAKA, dan menuntut kepada Pemerintah diantaranya untuk secepatnya mengeluarkan Klaster Ketenagakerjaan dari RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Selain itu, mereka juga molak kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, menolak upah per jam, mendesak pemerintah bentuk tim khusus yang berimbang dan akomodatif, untuk Klaster Ketenagakerjaan.

"Harusnya pemerintah melibatkan serikat buruh dalam proses pendampingannya, sampai itu menjadi Undang-Undang. Karena ketika kita tidak dilibatkan, nanti gelombang ini (unjuk rasa penolakan) akan terus-terusan melakukan perlawanan," pintanya.

Maka dari itu, Elly meminta kepada pemerintah dan pengusaha untuk mengajak serikat pekerja bicara dalam pembuatan UU Omnibus Law, apalagi UU yang akan dibuat itu untuk kepentingan bangsa, dan para buruh adalah bagian dari bangsa yang akan ikut menikmati kesejahteraan.

"Kalau misalnya Presiden Jokowi mengatakan ini untuk negara kita bangsa Indonesia, kami ini kan bagian dari bangsa yang akan ikut juga menikmati kesejahteraan. Jangan ketika ketika ada sebuah Undang-Undang yang diatur dan kami tidak diakomodir di dalamnya, mau jadi apa?" tutupnya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00