• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Sorotan Kampus

Universitas Hangtuah Surabaya Miliki Guru Besar Ilmu Hukum Pertama

15 January
20:21 2020
0 Votes (0)

KBRN, Surabaya : Universitas Hang Tuah (UTH) Surabaya memiliki Guru Besar. Adalah Prof  Dr Khoirul Huda, SH, MH, yang dikukuhkan Guru Besar Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum UHT, Rabu (15/1/2020). 

Perjuangan Prof Huda, panggilan akrabnya, untuk meraih gelar tertinggi akademik bukanlah capaian yang mudah. Guru Besar pertama di FH UHT untuk mendapatkannya butuh perjuangan yang keras, konsistensi, loyalitas, juga kesabaran. 

“Yang tak kalah penting tentu mendapatkan ridhoNya dari sang pencipta Illahi,” aku pria yang juga menjabat Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, FH UHT.  

Pria kelahiran Dusun Latsari, Desa Mlirip, Kecamatan Jetis, Mojokerto ini lantas bercerita semua yang diraihnya bermulai dari titik nol.  Dari mengawali sebagai Mahasiswa FH UHT di tahun 1995, kemudian  menyelesaikan Magister Hukum di Unair pada tahun 2005, serta menyelesaikan Doktornya di bidang Ilmu Hukum di Universitas Islam Indonesia tahun 2016, kemudian berlanjut Dosen Ilmu Hukum di FH UHT dari tahun 2000-2019.

Kini setelah semua diraihnya, suami Noorzatil Hasanah SH, MH, mengaku sangat lega karena di setiap ada kesempatan tugas dan tanggung jawab pekerjaan pimpinan yang harus diselesaikan, dirinya selalu menganggap tugas yang dibebankan di pundaknya adalah merupakan satu amanah kehormatan yang harus dikerjakan dan di selesaikan dengan tulus dan ikhlas.  

“Saya ini alumni mahasiswa UHT tahun 1999 dari jalur prestasi Bea Siswa Yasbhum (Yayasan Bhumi Yamca) TNI Angkatan Laut. Saya juga mahasiswa FH UHT angkatan pertama kuliah pagi,” aku ayah Ananda Arya Syahputra Khayru Huda ini. 

Karena itulah, anak ke enam dari delapan bersaudara, pasangan alm Soetoko dan almh Musriah sangat bersyukur, bisa mengawali karier kuliah dan mengabdi mengajar hingga mendapatkan gelar Profesor di FH UHT. “Saya berharap keilmuan yang saya miliki dapat membawa berkah dan manfaat buat UHT dan lingkungan masyarakat,” harapnya.

Pada pengukuhan guru besar kali ini, Huda membacakan orasi ilmiahnya dengan judul: “Iktikad  Baik Kontrak Asuransi Jiwa  di Era Revolusi Industri 4.0”. Hal ini didasari dengan banyaknya sengketa klaim asuransi.

Data Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) menunjukkan, sengketa klaim pemegang polis asuransi dari tahun 2006-2014 telah  mencapai 517 kasus dengan rincian sengketa klaim pemegang  polis  asuransi jiwa berjumlah 269 kasus, asuransi sosial berjumlah 4 kasus dan asuransi umum berjumlah 519 kasus. Tahun 2015-2017 berjumlah 132 dengan perincian, sengketa klaim pemegang polis asuransi jiwa berjumlah 58 kasus, dan  asuransi umum berjumlah  74 kasus.   

“Sengketa klaim polis asuransi jiwa terjadi karena pada waktu mengisi surat pengajuan asuransi jiwa (SPAJ) dan surat keterangan kesehatan (SKK)  tertanggung dianggap tidak menjelaskan informasi  dengan benar (misrepresentation) atau tidak mengungkapkan fakta-fakta material (non disclosure) yang dibutuhkan penanggung,” tegasnya.

Sementara, prinsip iktikad baik kontrak asuransi jiwa mewajibkan  tertanggung untuk memberitahukan secara teliti dan sejelas-jelasnya  mengenai segala fakta-fakta material berkaitan dengan data kesehatan calon tertanggung  yang diasuransikan sebelum berlakunya polis. 

“Karena inilah yang dapat mempengaruhi pertimbangan penanggung apakah dia bersedia menanggung asuransi itu atau tidak,” tegasnya. 

Dan di sinilah masalahnya, penanggung dapat menggunakan alasan tertanggung tidak beriktikad baik pada waktu  memberikan keterangan secara benar atau tidak mengungkapkan fakta-fakta material yang diketahui untuk membatalkan kontrak asuransi jiwa. 

Padahal ungkap Huda, kontrak asuransi jiwa  tidak cukup hanya  dengan iktikad baik saja, tetapi dituntut yang terbaik dari iktikad baik tertanggung, sebagaimana The Principle of Utmost Good Faith dapat diterjemahkan bahwa kontrak asuransi merupakan kontrak yang tunduk pada keharusan adanya iktikad baik yang sebaik-baiknya pada para pihak. Principle utmost good faith menyangkut kewajiban yang harus dipenuhi sebelum perjanjian asuransi jiwa disepakati kedua belah pihak.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00