• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Internasional

Kasus Presiden AS Donald Trump, Apa dan Bagaimana Pemakzulan Itu?

22 January
16:18 2020
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Pengadilan pemakzulan atau impeachment Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Senat dimulai Kamis (16/1/2020) lalu, setelah sebelumnya berlangsung berpekan-pekan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS. DPR yang dikontrol fraksi Demokrat sudah secara resmi memakzulkan Trump setelah melalui debat bernuansa partisan yang berlangsung sengit. 

Untuk ketiga kalinya dalam sejarah Amerika, para senator akan duduk mengadili seorang presiden Amerika dan mendengarkan bukti-bukti yang akan mengarahkan mereka pada keputusan apakah akan menghentikan Trump dari jabatannya.

Sebelum bicara lebih jauh, masih banyak yang belum memahami apa itu pemakzulan dan syarat apa saja yang harus terpenuhi terhadap seorang pemimpin negara untuk dimakzulkan.  

Apa itu Pemakzulan?

Pemakzulan pada intinya adalah memecat pejabat publik tingkat tinggi sebelum masa jabatannya berakhir. Konstitusi AS memungkinkan Kongres memecat presiden jika jumlah legislator yang mendukung keputusan itu memenuhi kuota yang disyaratkan.  DPR hanya memerlukan mayoritas tipis, sementara Senat mensyaratkan dukungan dua pertiga anggotanya, untuk memakzulkan presiden.

Presiden mungkin dimakzulkan jika terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara, atau penyuapan, atau kejahatan dan perbuatan tercela tingkat tinggi lainnya.

Hanya dua presiden AS yang pernah dimakzulkan, yakni Andrew Johnson pada 1868 dan Bill Clinton pada 1998. Namun keduanya akhirnya dibebaskan dari dakwaan dan menyelesaikan masa jabatan mereka. Richard M. Nixon mengundurkan diri pada 1974 untuk menghindari kemungkinan dimakzulkan.

Apa itu Kejahatan Tingkat Tinggi?

Kejahatan dan perbuatan tercela tingkat tinggi (high crimes and misdemeanors) berasal dari istilah yang digunakan dalam tradisi hukum Inggris. Istilah itu sering digunakan parlemen sebagai alasan sewaktu mencopot pejabat pemerintahan dari posisinya. Pada intinya, istilah ini merujuk pada penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat publik tingkat tinggi.

Pada 1788, Alexander Hamilton – salah satu bapak pendiri AS – pernah menjelaskan lewat suratkabar Federalist Papers, kejahatan dan perbuatan tercela tingkat tinggi adalah kejahatan yang dapat digunakan sebagai alasan pemakzulan pejabat pemerintahan. Kejahatan seperti ini berkisar dari perbuatan tercela pejabat publik hingga penyalahgunaan atau pelanggaran kepercayaan publik.

Bagaimana Proses Pemakzulan itu?

Proses pemakzukan dimulai di DPR.  Adalah Komisi Intelijen dan Komisi Hukum DPR yang biasanya bertugas melangsungkan penyelidikan terlebih dahulu, dan kemudian merekomendasikan pasal-pasal pemakzulan ke sidang paripurna DPR.  

Secara teori, DPR bisa saja membentuk panel khusus untuk melangsungkan pengadilan, atau melangsungkan pemungutan suara atas pasal-pasal yang ditudingkan tanpa melalui proses penyelidikan tingkat komisi terlebih dahulu.

Presiden dapat secara resmi dimakzulkan DPR, bila mayoritas anggotanya mendukung keputusan itu lewat pemungutan suara. Namun, perlu diingat, dimakzulkan disini bukan berarti presiden telah secara resmi dihentikan dari jabatannya, melainkan “setara dengan istilah” didakwa secara resmi, karena tahap berikutnya beralih ke Senat. 

Pengadilan pemakzulan di Senat dipimpin Hakim Ketua Mahkamah Agung. Dalam kasus Trump adalah John Roberts yang mengemban tugas ini. Namun Roberts dalam posisinya ini tidak bertindak sebagai hakim yang memutuskan perkara, namun lebih untuk mengarahkan jalannya persidangan. Para senatorlah yang menjadi “hakim-hakim” yang sesungguhnya karena mereka diposisikan sebagai juri.

Sidang pemakzulan di Senat dimulai dengan acara pengambilan sumpah para senator. Satu demi satu, mereka menandatangani buku yang menyatakan mereka bersumpah akan melangsungkan pengadilan yang adil bagi Presiden Trump. Mereka akan mendengarkan bukti-bukti yang akan mengarahkan mereka pada keputusan apakah akan mencabut Trump dari jabatannya.

Sebuah tim anggota DPR, yang disebut manajer, akan memainkan peran sebagai jaksa. Presiden sendiri memiliki tim pengacara pembela, dan Senat bertindak sebagai juri.

Jika dua pertiga anggota Senat menyatakan presiden bersalah, presiden akan dimakzulkan dan wakil presiden akan mengambil alih jabatan presiden. Tidak akan ada pengadilan banding setelah Senat mengambil keputusan.

Seperti diketahui sebelumnya, kepemimpinan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berada di ujung tanduk. Ini terjadi setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS mengatakan akan memulai langkah penyelidikan pemakzulan (impeachment) terhadap Trump.

Pasalnya presiden kontroversial itu terbukti melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Kongres AS Nancy Pelosi, Selasa (24/9/2019) lalu.

Awal mula diputuskannya penyelidikan pemakzulan yang diungkapkan Pelosi, dipicu oleh panggilan telepon yang dilakukan oleh Trump dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Juli 2019.

Dalam panggilan itu, Trump disebut memaksa Zelensky untuk menyelidiki keluarga mantan Wakil Presiden Joe Biden, yang merupakan salah satu rival utamanya di kontes kepresidenan pada 2020 nanti.

Trump disebut-sebut ingin menggunakan kesalahan ini untuk menyingkirkan Biden sebagai saingannya. Sebab skandal ini bisa menodai reputasi Hunter dan ayahnya. (Sumber: VOA /Foto: Ant/Reuters/Denis Balibouse)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00