• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Internasional

Akankah Senat AS Berhasil Memakzulkan Presiden Trump?

22 January
16:57 2020
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Presiden AS Donald Trump dipastikan segera dimakzulkan jika terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara, atau penyuapan, atau kejahatan dan perbuatan tercela tingkat tinggi lainnya.

Pemakzulan atau impeachment itu sendiri pada intinya adalah memecat pejabat publik tingkat tinggi sebelum masa jabatannya berakhir. Konstitusi Amerika Serikat (AS) memungkinkan Kongres memecat presiden jika jumlah legislator yang mendukung keputusan itu memenuhi kuota yang disyaratkan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS hanya memerlukan mayoritas tipis, sementara Senat mensyaratkan dukungan dua pertiga anggotanya, untuk memakzulkan presiden. Lantas adakah peraturan baku dalam pengadilan di Senat?

Senat tidak memiliki peraturan resmi dan baku mengenai bagaimana pengadilan dilangsungkan. Dalam pengadilan-pengadilan pemakzulan sebelumnya, Senat harus terlebih dahulu menyetujui resolusi mengenai prosedur pengadilan, contohnya saat impeachment terhadap Presiden Bill Clinton pada 1998 silam.

“Ketika Senat memutuskan peraturan apa yang akan diberlakukan pada pengadilan Clinton, mereka mengada-ada seiring berjalannya waktu,“ kata Gregory B. Craig, yang pernah membantu membela Bill Clinton dan kemudian menjadi penasehat Gedung Putih semasa pemerintahan Presiden Barack Obama, kepada The New York Times, September 2019.

Sebagai contoh, kata Craig, peraturan awal dalam kasus Clinton adalah para manajer fraksi Republik dari DPR diberi waktu untuk mengajukan kasusnya, dan diikuti pembelaan dari tim hukum presiden. Namun kemudian Senat menganggap semua itu semacam sidang pembukaan.  

Senat kemudian memutuskan apakah akan mendengarkan saksi, dan jika memang dilakukan, apakah para saksi itu dihadirkan secara langsung atau melalui rekaman video. Pada akhirnya dalam kasus Clinton, kedua fraksi di Senat mengizinkan pihak lainnya menghadirkan sejumlah saksi melalui rekaman video.

Kalau begitu, apakah Senat wajib melangsungkan pengadilan?

Konstitusi AS secara jelas menyebutkan, jika DPR memakzulkan seorang pejabat federal, Senat-lah yang selanjutnya melangsungkan pengadilan. Namun, tidak ada mekanisme yang jelas untuk menegakkan langkah itu.

Mitch McConnell, senator dari Kentucky yang kini menjadi pemimpin mayoritas di Senat, bisa saja menolak menyelenggarakannya, seperti ia menolak mengizinkan sidang konfirmasi Merrick Garland yang diusulkan Obama untuk mengisi kekosongan jabatan hakim agung di Mahkamah Agung pada 2016.

Walter Dellinger, pakar hukum dari Universitas Duke mengatakan, Senat yang dikuasai fraksi Republik bisa juga dengan segera menolak kasus itu tanpa mempertimbangkan bukti jika memang menginginkannya.

BACA JUGA: Kasus Presiden AS Donald Trump, Apa dan Bagaimana Pemakzulan Itu?

Namun, kata Dellinger, sikap drastis itu tampaknya tidak mungkin diambil McConnel mengingat munculnya sejumlah fakta baru. 

Sebuah lembaga independen pemerintah baru-baru ini mengumumkan bahwa pemerintahan Trump telah melakukan pelanggaran hukum dengan menahan bantuan ke Ukraina yang telah disetujui Kongres. Lev Parnas – seorang mitra Rudy Giuliani, pengacara pribadi Trump – dalam sebuah wawancara televisi secara terang-terangan mengatakan Trump mengetahui persis apa yang terjadi dengan bantuan untuk Ukraina, meski Trump membantah pernyataan tersebut.

Fraksi Demokrat yakin, bukti-bukti baru itu akan meningkatkan tekanan terhadap McConnell untuk menghadirkan saksi-saksi.  Senator Partai Demokrat Chuck Schumer, yang duduk sebagai pemimpin minoritas di Senat mengungkapkan, tidak akan adil jika para senator tidak diizinkan mendengarkan keterangan para saksi dan melihat dokumen-dokumen yang menurut mereka membuktikan presiden menahan bantuan ke Ukraina untuk menekan negara itu agar melakukan penyelidikan yang akan menguntungkan kampanye pemilihannya kembali.

“Kita masing-masing dihadapkan pada pilihan apakah akan memulai pengadilan untuk mencari kebenaran, atau untuk memenuhi keinginan presiden untuk menutup-nutupi kesalahannya dengan melangsungkan pengadilan yang tergesa-gesa,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPR Nancy Pelosi mengatakan, bahwa opini publik semakin menunjukkan keinginan untuk menghadirkan para saksi, saksi mata, dan dokumen-dokumen.  

"Mereka harus mendengar keinginan publik,” kata Pelosi.

McConnel tidak menjanjikan apa-apa, ia hanya mengatakan, bahwa majelis ini (Senat -red) tepatnya eksis agar semua bisa memandang jauh ke depan dan memahami bagaimana tindakan yang bakal diambil akan berpengaruh pada generasi-generasi berikutnya.

Akankah Trump Berhasil Dimakzulkan?

Hingga saat ini para senator partai Republik tidak menunjukkan indikasi bahwa mereka akan “menjauh” dari Trump. Dengan komposisi Senat yang sekarang, di mana fraksi Republik memegang mayoritas, banyak pakar memperkirakan tidak mungkin, dua pertiga anggota Senat akan menyetujui pemakzulan Trump.

Todd Belt dari George Washington University mengatakan, basis pendukung Trump tidak terpengaruh oleh sidang pemakzulan, dan ini menguntungkan Trump. 

"Selama Trump bisa mempertahankan basis pendukungnya, dan para pendukungnya itu tidak berpaling dari Trump, para senator Republik akan berpendapat, ‘jika ingin mencalonkan diri kembali pada pemilu berikutnya, menjauh dari presiden Trump sama sekali tidak menguntungkan’,” kata Belt.

Sejauh ini hanya empat senator yang mengambil sikap sedikit berbeda dari rekan-rekan mereka di Senat. Mereka – Lisa Murkowski, Susan Collins, Mitt Romney dan Rand Paul – menyatakan terbuka pada kemungkinan untuk menghadirkan sejumah saksi di sidang pemakzulan Senat.   

Empat senator ini, jika memang memberikan suara yang mendukung keinginan fraksi Demokrat, bila bergabung dengan sejawat-sejawat mereka dari fraksi Demokrat, bisa mengharuskan Senat menghadirkan saksi karena memenuhi kuota mayoritas.

Menurut Belt, kubu partai Demokrat memahami situasi ini, dan di tubuh partai itu sendiri sudah muncul banyak argumentasi yang menganjurjan agar mereka lebih  memfokuskan perhatian pada usaha mengalahkan Trump di pemilu 2020.  Apalagi, secara teori, kata Belt, pembebasan Trump dari dakwaan di pengadilan Senat bisa menjadi kabar buruk bagi Partai Demokrat karena bisa memperkokoh Trump secara politik.

Namun sejumlah tokoh Partai Demokrat mengatakan, memakzulkan Trump merupakan kewajiban moral untuk mencegah presiden-presiden mendatang melakukan kekeliruan serupa atau bertindak seperti Trump, meski pada akhirnya fraksi Republik di Senat kemungkinan mempertahankan jabatan Trump. (Sumber: VOA /Foto: New York Post)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00