• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Info Publik

Wacana Pemerintah, Sertifikasi Produk Halal Bebas Biaya

22 January
20:59 2020
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal tengah dibahas dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Pemerintah, dalam hal ini Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) akan mewacanakan penghapusan biaya sertifikat produk halal bagi para UMK.

“Ada wacana pembebasan biaya, khususnya bagi UMK,” ujar Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Mastuki saat dihubungi RRI, Rabu (22/1/2020).

Padahal, menurut keterangan Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI Lukmanul Hakim, biaya pengajuan produk halal pada umumnya dikenakan biaya sebesar Rp 2,5 - 3 juta.

“Untuk sertifikasi halal, biayanya pun ditanggung oleh pemerintah. Intinya mereka (para UMK) ini, tidak boleh dikenakan biaya sepeserpun, karena kita ingin mendorong UMK,” kata Lukman saat dihubungi RRI di Jakarta, Rabu (22/1/2020).

Dalam pembahasan RUU Omnibus Law, BPJPH bekerja sama  dengan LPPOM MUI untuk proses penerbitan sertifikat produk halal. Nantinya, kedua lembaga ini memiliki perannya masing-masing. BPJPH berperan sebagai layanan pendaftaran atau pengajuan produk, serta memiliki wewenang untuk menerbitkan Sertifikat Produk Halal.

Sedangkan LPPOM MUI memiliki peran yang sama, yaitu melakukan audit dan pemeriksaan terhadap semua produk. Dalam hal ini, Lembaga Pemeriksa Halal masih dipegang oleh MUI maupun Komisi Fatwa Ulama.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00