• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Politik

Demokrat: Aneh, Kasus Jiwasraya Hanya Dibentuk Panja

23 January
10:43 2020
1 Votes (4)

KBRN, Jakarta : Langkah DPR RI yang hanya menyikapi kasus besar seperti dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya hanya dengan Panitia Kerja (Panja) dinilai aneh. Sebab semestinya, Senayan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mendalami skandal tersebut.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron mengaku menyangkan DPR hanya membentuk Panja. Sementara kasus yang dugaan kerugian negaranya lebih kecil seperti kasus Pelindo II malah dibentuk Pansus. 

"Saya agak aneh begitu ya. Persoalan Pelindo II saja Pansus menjadi kesepakatan bersama dan ada spirit bersama untuk mengungkap kasus Pelindo II. Lah sekarang mestinya Pansus gitu ya," tegasnya saat berbincang dengan Radio Republik Indonesia, Kamis (23/1/2020).

"Karena jangan dilihat dari unsur politiknya, tapi unsur kedalaman persoalan ini yang harus kita dalami," lanjutnya.

Perlu diketahui, PT Asuransi Jiwasraya gagal membayar polis kepada nasabah terkait investasi saving plan sebesar Rp 13,7 triliun. Sementara, potensi kerugian negara di kasus Pelindo II hanya sebesar Rp 6 triliun.

Maka dari itu, ditekankan Herman bahwa kasus Jiwasraya tidak boleh dianggap enteng. DPR harus mendalami kasus itu dengan Pansus, bukan hanya dengan Panja.

"Ini adalah persoalan besar terkait dengan keuangan negara, terkait dengan lembaga unit usaha negara," pungkasnya. 

Sebelumnya, pada Selasa (14/1/2020) lalu, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus yang diduga merugikan negara sebanyak Rp 13,7 triliun itu. 

Mereka adalah Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Harry Prasetyo, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat, mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim serta pensiunan PT Asuransi Jiwasraya Syahmirwan. Kelimanya langsung ditahan.

Atas perbuatannya, mereka dijerat dengan Pasal 2 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Foto : Istimewa)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00