• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kumham

Komisi Kejaksaan Minta Kejaksaan Agung Tuntaskan Kasus HAM Berat

23 January
19:28 2020
0 Votes (0)

KBRN Jakarta : Ketua Komisi Kejaksaan Republik lndonesia Barita Simanjuntak mengatakan Komisi kejaksaan telah mengeluarkan sejumlah rekomendasi kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesian 

Menurutnya salah satu rekomendasi yang diajukan agar kejaksaan Agung republik Indonesia  menyelesaikan kasus pelanggaran Ham Berat masa lalu

"Sehubungan dengan perkembangan opini di masyarakat mengenai agenda penyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu khususnya menyangkut kasus Trisakti, Semanggi I dan II serta penghilangan terhadap aktifis 1998. Berkenaan dengan itu, KKRI merekomendasikan agar Kejaksaan Agung dan Komnas HAM duduk bersama membicarakan penuntasan masalah tersebut dan mencari jalan keluar terbaik agar penyelesaian dugaan pelanggaran HAM berat dimaksud dapat diselesaikan secara cepat," ungkapnya kepada wartawan di Gedung Komisi Kejaksaan Jalan Rambai I Kebayoran baru Jakarta Selatan, Kamis (23/1/2020)

menurut Barita Simanjuntak Jaksa Agung perlu melakukan diskusikan dengan Menkopolhukam dan DPR untuk membuat UU sebagai payung hukim dalam penyelesaian pelanggaran Ham masa lalu

"Sebagai langkah awal penyelesaian masalah dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu dan untuk menunjukkan komitmen pemerintah menyelesaikan pelanggaran Ham berat  ini, Komisi Kejaksaan Republik lndonesia (KKRI) memandang perlu agar Kejaksaan Agung mengambil inisiatif melalui Kemenko Polhukam RI dan DPR untuk menyusun kembali UU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai mekanisme penyelesaian kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM masa lalu. KKRI juga meminta kepada Kejaksaan Agung, demi memberikan kepastian hukum terhadap masalah pelanggaran HAM berat bagi masyarakat khususnya keluarga korban dan aktifis 1998," jelasnya

Dikatakannya, dalam menjaga 
harkat dan martabat Kejaksaan,  Jaksa Agung RI  harus melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Kejaksaan, yang tidak didukung anggaran Kejaksaan, karena dapat membebani satuan kerja Kejaksaan di pusat dan di daerah. 

"Dalam praktiknya, kondisi ini  rentan menimbulkan penyimpangan oleh oknum Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan. Sehingga perlu ditekankan ngkatkan sistem pengawasan," pungkasnya. 

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00