• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Politik

Ketua KPU Bukittinggi Diberhentikan DKPP dari Jabatannya

23 January
23:11 2020
0 Votes (0)

KBRN, Bukittinggi : Dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP) RI berhentikan jabatan ketua KPU Bukittinggi Benny Aziz berdasarkan surat keputusan nomor 294-PKE-DKPP/IX/2019, Rabu (22/1/2020) kemaren.

Dalam surat putusan DKPP RI menetapkan pelanggaran kode etik pemilu yang diajukan oleh pengadu dan teradu Fauzan Haviz terkait perkara di Partai Amanat Nasional (PAN).

Rapat pleno DKPP RI dipimpin langsung Plt Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Muhammad dan anggota.

Pada pleno itu DKPP mengabulkan pengaduan pengadu Fauzan Haviz dan menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan Ketua kepada teradu 1 Benny Aziz selaku ketua merangkap anggota komisi pemilihan umum kota Bukittinggi, seperti yang dikutip dari laman dkpp.go.id, Kamis (23/1/2020).

Memutuskan 

1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk sebagian;

2. Menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua kepada Teradu I Benny Aziz selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi terhitung sejak Putusan dibacakan;

3. Menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras kepada Teradu II Donny Syahputra dan Teradu III Zulwida Rahmayeni masing-masing selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi terhitung sejak Putusan dibacakan;

4. Menjatuhkan Sanksi Peringatan kepada Teradu VII Eri Vatria dan Teradu VIII Asneli Warni, masing-masing selaku Anggota Badan Pengawas Pemilu Kota Bukittinggi terhitung sejak Putusan dibacakan;

5. Merehabilitasi Nama Baik Teradu IV Yasrul dan Teradu V Heldo Aura, masing- masing selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi terhitung sejak Putusan dibacakan;

 6. Merehabilitasi Nama Baik Teradu VI Ruzi Haryadi selaku Ketua merangkap Anggota Badan Pengawas Pemilu Kota Bukittinggi terhitung sejak Putusan dibacakan;

7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap Teradu I paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan;

8. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan  Teradu V paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan;

9. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII,  paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan;

10. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. 

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Muhammad selaku Plt. Ketua merangkap Anggota; Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Ida Budhiati, Rahmat Bagja dan Hasyim Asy’ari masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal Sembilan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Dua bulan bulan Januari tahun

Salinan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,  Email: info@dkpp.go.id

Dua Ribu Dua Puluh oleh Muhammad, selaku Plt Ketua merangkap Anggota; Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Ida Budhiati, Hasyim Asy’ari, dan Rahmat Bagja masing- masing sebagai Anggota.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00