• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kumham

Koalisi Antikorupsi Minta KPK Responsif, Jangan Diam Atas Kasus Yasonna

24 January
17:46 2020
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Pakar hukum pidana dari Universitas Soedirman, Hibnu Nugroho mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus merespon laporan yang dilayangkan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi terhadap Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly atas dugaan perintangan penyidikan terhadap tersangka Harun Masiku.

"Karena merupakan suatu laporan, KPK harus merespon. Artinya, terkait dengan bukti-bukti yang harus dilakukan, sejauh mana apakah betul laporan itu memenuhi unsur pembuktian atau tidak, atau unsur dugaan atau tidak," ungkap Hibnu Nugroho pada Pro3 RRI Jumat (24/1/2020).

Sebab kata Hibnu Nugroho, setiap informasi apapun akan sangat membantu bagi penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Menurutnya KPK harus merespon dengan hati-hati dengan memperhatikan perkembangan informasi.

"Laporan mempunyai suatu nilai, sangat membantu bagi penegak hukum untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Apakah betul atau tidak, masalah nomor dua. Yang jelas ini bagian dari partisipasi masyarakat yakni memberikan informasi pada penegak hukum," ujarnya.

Sebelumnya Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melaporkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly atas dugaan perintangan penyidikan terhadap tersangka Harun Masiku kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis, (23/1/2020) di Gedung Merah Putih, Jakarta.

Koalisi diantaranya ICW, YLBHI, PUSAKO, KontraS, MaTA, TII Sahdar, SEKNAS FITRA, PERLUDEM, PSHK, Imparsial JATAM, SAFE.net, LBH Jakarta dan Lokataru. (Foto : Ant)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00