• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Wapres : Empat Bingkai Politik, Jaga Keutuhan dan Keragaman Indonesia Dalam Damai

24 January
20:17 2020
0 Votes (0)

KBRN, Yogyakarta : Kerukunan umat beragama unsur utama dari kerukunan nasional. Untuk itu Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dibangun untuk menjaga kerukunan umat nasional.

"Kalau ini terganggu, kerukunan nasional akan terganggu. Karena itu kerukunan umat beragama adalah kunci," tegas Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin saat bertemu dengan FKUB DIY di Istana Kepresidenan Yogyakarta, Jumat (24/1/2020).

Lebih lanjut, Wapres mengungkapkan bahwa Indonesia yang terdiri dari berbagai ras, etnis dan agama tetapi bisa bersatu menjadi NKRI karena adanya dialog dan kesepakatan sehingga lahir titik temu yakni Pancasila.

"Karena ini termasuk kesepakatan. Oleh karena itu umat Islam menamakan Pancasila dan UUD 1945 sebagai kesepakatan nasional. Kita mampu sampai hari ini mengawal kesepakatan itu," ujarnya.

Wapres pun mengiginkan kehidupan bangsa Indonesia itu dapat menjadi contoh bagi negara lain. 

"Kita ingin Indonesia menjadi model. Bagaimana menjaga kedamaian, solidaritas, dan demokrasi di dunia ini," katanya.

Sesungguhnya ketidakdamaian itu, kata Wapres, karena tidak ada dialog atau sesudah dialog tidak terdapat kesepakatan. 

Wapres menambahkan, kesepakatan juga memang sering dicederai atau dibatalkan oleh pihak tertentu. Bagaimana menjaga kesepakatan itu agar menjadi damai dan tidak menjadi konflik sehingga Indonesia menjadi contoh. 

"Forum Ini justru memberikan stimulan agar kita terus menjaga kerukunan. Oleh karena itu, kita membangun FKUB provinsi maupun kabupaten/kota," ungkapnya.

Ada empat bingkai yang harus diperkuat untuk menjaga kerukunan nasional. Dan di hadapan para majelis tokoh lintas agama se-DIY, Wapres memaparkan empat bingkai yang harus diperkuat untuk menjaga kerukunan nasional: 

Pertama, bingkai politik yang disebut 4 (empat) pilar atau kesepakatan/konsensus nasional. Tidak hanya kesepakatan tapi juga implementasinya.

Kedua, penegakan hukum atau bingkai yuridis. Itu memperkuat aturan yang bisa mencegah rusaknya keutuhan bangsa ini.

Ketiga, bingkai sosiologis, yaitu kearifan lokal. Dan Yogyakarta dinilai memiliki kearifan lokal yang kuat dan tidak ada konflik agama.

Keempat, bingkai teologi, supaya semua agama membangun teologi kerukunan bukan teologi konflik. 

Intoleransi, Radikalis dan Kontra Radikalis

Terkait adanya kelompok-kelompok intoleran sebagaimana yang disinggung Gubernur DIY, menurut Wapres, bukan hanya terjadi di Indonesia tetapi muncul juga di banyak negara.

"Tantangan kita sekarang tadi sudah disebut pak Gubernur yaitu adanya kelompok-kelompok intoleran. Bukan hanya terjadi di Indonesia tapi juga global. Kita tidak boleh memberikan kesempatan pada kelompok intoleran," ujarnya.

Wapres lanjut menuturkan, timbulnya radikalisme mulai dari cara berpikir intoleran lahirlah radikalisme dan ujungnya terorisme. Oleh sebab itu, sambung Wapres, pemerintah memandang perlu secara serius melakukan upaya penangkalan radikalisme. 

"Saya ditugaskan Bapak Presiden untuk menggalang upaya penangkalan ini. Karena itu saya mengoordinasikan seluruh kementerian dan lembaga secara bersama-sama menangkal ini," ucapnya.

Selain itu, Wapres juga menjelaskan pengertian dan penanganan kontra radikalisasi dan deradikalisasi.

"Ada dua yang harus dilakukan dalam upaya kontra radikalisasi dan deradikalisasi. Kontra radikalisasi artinya ketika kelompok tertentu upaya melakukan radikalisasi maka kita perlu menangkal jangan sampai masyarakat terprovokasi oleh cara berpikir radikal," terangnya.

Untuk menangkal ini, kata dia, cegah cara berpikir intoleran sehingga tidak berkembang. Untuk itu harus ditanggulangi dari hulu ke hilir,  melalui lembaga pendidikan dari PAUD sampai ke pendidikan tinggi. 

"Ada berbagai upaya kontra radikalisme melibatkan semua kementerian yang membangun cara paham yang moderat. Islam yang moderat dan rahmatan lil alamin. Ini yang harus disosialisasikan Islam yang wasatiah, toleran. Oleh karena itu salah satu yang harus dikuatkan dalam menjaga keutuhan bangsa ialah bingkai teologi," tegas Wapres KH Ma'ruf Amin.

Wapres juga tak lupa memuji Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X yang telah berhasil menjaga kerukunan umat beragama.

"Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur DIY selaku Forkompinda yang berhasil menjaga kerukunan umat beragama dengan sangat baik dan menjadi contoh bagi seluruh provinsi di Indonesia," pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengungkapkan bahwa silaturahmi ini mengandung dua makna penting bagi Yogyakarta.

Pertama, kata Sri Sultan, forum ini dipandang tepat untuk mengembalikan memori kolektif sebagai bangsa. 

"Republik Yogya (jaman dulu) telah merefleksikan perjuangan bersama tanpa membeda-beda keyakinan, suku, ras, golongan, status sosial, dan lain-lain. Di kota inilah proses menjadi Indonesia diwujudnyatakan dalam semangat kebhinekaan tunggal ika yang disemaikan, dipupuk, dan dibangun bersama," kenang Sultan.

Kedua, urai Sri Sultan, memulihkan citra kota toleransi yang akhir-akhir ini sering dicederai oleh perilaku intoleransi dan tindak kekerasan oleh mereka yang keyakinannya tentang agama belum sempurna. 

"Padahal bukankah ajaran Islam ada untuk semesta dan memuat tema kemanusiaan," tandasnya.

Sri Sultan berharap, Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin bisa menjadi sosok pimpinan Islam dengan konsep leader modern Islam Kemanusiaan. (KIP-Setwapres)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00