• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Ekonomi

Pemerintah Jamin Bahas Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Bersama Publik

24 January
20:22 2020
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta: Pembahasan terakhir Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja mengindentifikasi akan ada 81 Undang-undang yang bakal terdampak, yang masuk dalam 11 klaster yaitu Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan Investasi, Ketenagakerjaan, Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMKM, Kemudahan Berusaha, Dukungan Riset dan Inovasi, Administrasi Pemerintahan, Pengenaan Sanksi, Pengadaan Lahan, Investasi dan Proyek Pemerintah, dan Kawasan Ekonomi.

Hasil pembahasan ini akan dibawa dan dibahas lebih dalam pekan depan bersama Presiden Joko Widodo, Menko Perekonomian dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Asasi Manusia. Setelah itu kemungkinan akan dilakukan rapat terbatas guna pemberian paraf dari Presiden dan menteri-menteri terkait dalam draft dan naskah akademik RUU tersebut.

“Begitu sudah diparaf dan dikirim Surat Presiden (Supres) kepada DPR, kemudian akan dibahas dalam sidang paripurna, baru akan dibahas ke publik. Jadi, dijamin yang beredar (sekarang) tidak benar, karena masih ada di kami,” ujar Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono usai rapat Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (24/1/2020).

Hadir dalam rapat tersebut Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Khairul Anwar. Pada kesempatan itu, Khairul menjelaskan tentang perhitungan pesangon bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), yang menjadi salah satu poin yang banyak dipertanyakan pekerja.

“Perhitungannya masih seperti sebelumnya. Pegawai kontrak juga akan diberikan kompensasi seperti halnya pegawai tetap, namun memang dengan penghitungan yang berbeda dari pekerja tetap. Upah minimum pun akan tetap diterapkan dan tidak dapat ditangguhkan, khususnya untuk pekerja di bawah setahun,” jelas Khairul.

Sementara, yang sudah lebih dari itu akan disesuaikan dengan skala pengupahan di perusahaan masing-masing. Sedangkan, upah per jam akan berlaku untuk pekerjaan khusus, misalnya di bidang ekonomi digital atau konsultansi.

“Pemerintah berkomitmen ingin memperluas dan membangun kesempatan kerja, sehingga angkatan kerja akan mudah mendapat pekerjaan,” pungkasnya.

Terkait penyerapan tenaga kerja, pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen per tahun, agar bisa menampung dua juta pekerja baru. Untuk itu, diperlukan investasi baru sebesar Rp 4.800 triliun dengan perhitungan, 1 persen pertumbuhan ekonomi memerlukan  Rp 800 triliun.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00