• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Politik

Diberhentikan Sebagai Ketua KPU Kota Bukittinggi, Ini Jawaban Benny Aziz

24 January
22:40 2020
0 Votes (0)

KBRN, Bukittinggi : Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI dalam surat keputusan nomor 294-PKE-DKPP/IX/2019, yang dikeluarkan pada Rabu (22/1/2020) lalu, telah memberhentikan Benny Aziz dari jabatannya sebagai Ketua KPU Bukittinggi.

Seluruh Komisoner di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bukittinggi menghadiri dan mengikuti sidang yang dilaksanakan DKPP RI tersebut, terkait pengaduan dari Ketua DPD PAN Bukittinggi, dan di dalam putusan DKPP itu KPU Kota Bukittinggi dianggap tidak profesional, karena tidak melakukan klarifikasi ulang terhadap Partai Politik (Parpol) yang mengalami perselisihan dalam kepengurusannya.

Pasca putusan dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP) RI terhadap Ketua KPU Kota Bukittinggi ini, Benny Aziz yang ditemui sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Jum’at (24/1/2020), mengaku menghormati hasil putusan DKPP RI tersebut.

"Saya bersama seluruh komisioner menghormati hasil putusan DKPP RI dengan sebaik-baik nya, dan mengikuti putusan dari DKPP yang merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir. Sebagai penyelenggara pemilu kami diwajibkan untuk taat azas, prinsip, dan melaksanakan setiap putusan-putusan peradilan,” sebutnya.

Menurut Benny Aziz, pada saat itu ada konflik internal perubahan Surat Keputusan (SK) terhadap pengurusan DPD PAN Bukittinggi saat pendaftaran pemilu 2018 lalu, dimana SK kepengurusan diganti oleh DPW PAN Provinsi Sumatera Barat, yang menyebutkan Rahmi Brisma sebagai Ketua DPD PAN Bukittinggi, dan KPU Kota Bukittinggi mempedomani SK DPW itu lah yang sah.

“Sebelumnya kami menilai permasalahan internal PAN ini sudah selesai, karena SK pengurusan terakhir yang disampaikan ke KPU RI sesuai dengan pedoman dari SK yang diturunkan dari DPW PAN Sumatera Barat,” terangnya.

Namun sambung Benny Aziz, Fauzan Haviz yang dikala itu masih menjabat Ketua DPD PAN Bukittinggi menilai KPU Bukittinggi melanggar kode etik penyelenggaraan karena menurutnya SK yang dimilikinya juga sah.

"KPU mempedomani SK kepengurusan yang diterbitkan DPW PAN Provinsi Sumatera Barat dan dilegalisir pada 16 Juli 2018 oleh DPP partainya, dan disaat itu KPU Kota Bukittinggi juga tidak berwenang memberikan edukasi terkait perseteruan internal PAN," ungkapnya.

Benny Aziz menambahkan, KPU Kota Bukittinggi dianggap DKPP RI tidak mengedukasi partai yang sedang mengalami masalah internal tersebut, dan sebagai penyelenggara teknis KPU bukan bagian dari Partai Politik, sehingga tidak ada tanggung jawab untuk mengedukasi dan memperbaiki perseteruan internal dalam sebuah Partai Politik.

“Namun DKPP RI menilai lain, sehingga mengeluarkan putusan menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan Ketua kepada teradu I Benny Aziz, menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada teradu II Donny Syahputra dan teradu III Zulwida Rahmayeni masing-masing selaku anggota KPU Kota Bukittinggi,” jelasnya.

Dalam putusan itu juga merehabilitasi nama baik teradu IV Yasrul dan teradu V Heldo Aura, masing- masing selaku anggota KPU Kota Bukittinggi, dan di tahapan pencalonan keduanya belum dilantik sebagai anggota KPU Kota Bukittinggi.

Meski demikian, Benny Aziz menyebutkan, putusan DKPP RI ini sama sekali tidak ada kaitannya  dengan proses administrasi Pemilu yang sepenuhnya sudah diselesaikan, dan siap untuk di pertanggungjawabkan.

“Terkait putusan DKPP, ini kinerja KPU Kota Bukittinggi harus tetap berjalan sebagaimana mestinya, dan sesuai putusan tersebut, paling lambat 7 hari setelah dibacakan putusan, sudah harus disiapkan ketua pengganti, dan kami akan mempersiapkan pleno pemilihan ketua baru itu dalam waktu dekat,” imbuhnya.

Selanjutnya sambung Benny Aziz, hasil pleno pemilihan ketua baru KPU Kota Bukittinggi itu akan disampaikan ke KPU Provinsi Sumatera Barat dan diteruskan ke KPU RI, untuk diterbitkannya SK pemberhentian sebagai Ketua KPU Bukittinggi, dan pengangkatan ketua yang baru.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00